Thailand Mencabut Hampir 10.000 Visa Pelajar dalam Tindakan Keras Nasional

Thailand telah mencabut hampir 10.000 visa pelajar sejak Mei 2025, menargetkan penyalahgunaan, pekerjaan ilegal, dan perdagangan manusia dengan pengawasan yang lebih ketat.

Thailand Mencabut Hampir 10.000 Visa Pelajar dalam Tindakan Keras Nasional featured image

Sejak Mei 2025, Thailand telah mencabut hampir 10.000 visa pelajar di tengah kampanye agresif melawan penyalahgunaan dan ketidakpatuhan. Khususnya, pihak berwenang sedang memfokuskan perhatian pada orang asing yang menyalahgunakan studi akademis jangka pendek sebagai kedok untuk melakukan kegiatan ilegal.

Penyalahgunaan Visa Pelajar

Akibatnya, pihak berwenang menemukan bahwa banyak pemegang visa pelajar yang tidak pernah menghadiri kelas. Sebaliknya, mereka bekerja secara ilegal, sering kali di industri konstruksi atau jasa.

Selain itu, para penyelidik mengungkapkan adanya agen yang akan mengenakan biaya hingga 50.000 baht untuk pendaftaran palsu. Bahkan, beberapa sekolah swasta diduga mengeluarkan dokumen tanpa memonitor kehadiran. Oleh karena itu, pemerintah mengidentifikasi penyalahgunaan tersebut sebagai risiko keamanan nasional.

Dengan bantuan laporan setebal 139.000 halaman, para penyelidik juga melibatkan petugas imigrasi dalam menyetujui permohonan yang mencurigakan. Oleh karena itu, hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang korupsi di dalam lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, tindakan keras tersebut meluas hingga ke para pejabat yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan.

Thailand Memperketat Peraturan

Sebagai tanggapan, Kementerian Pendidikan Tinggi dan polisi imigrasi telah membuat database visa pelajar asing yang terpusat. Sejalan dengan itu, lembaga-lembaga pendidikan tinggi sekarang harus menyerahkan laporan kehadiran dan kemajuan bulanan kepada Kantor Sekretaris Tetap. Selain itu, petugas imigrasi dapat langsung memverifikasi apakah mahasiswa memenuhi persyaratan pendaftaran.

Menteri Pendidikan Tinggi Sudawan Wangsuphakijkosol menjelaskan, “Basis data mahasiswa ini akan dibagikan kepada polisi imigrasi untuk membantu dalam keputusan persetujuan visa dan mencegah penyalahgunaan visa pelajar untuk pekerjaan ilegal,”

Selain itu, polisi imigrasi telah mulai memeriksa perguruan tinggi swasta lebih sering. Khususnya, mereka telah mencabut ribuan visa setelah menemukan siswa yang tidak hadir di kelas. Secara keseluruhan, hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat.

Skala Pencabutan Visa Pelajar

Pada tanggal 22 Agustus, pihak berwenang mengkonfirmasi hampir 10.000 visa yang dicabut, menyoroti skala masalah visa pelajar. Secara khusus, sebagian besar berasal dari pemegang program jangka pendek, non-gelar.

Pol. Kolonel Pol Yodsak Raksuwan, dari Biro Imigrasi, mengkonfirmasi ruang lingkup tindakan keras tersebut. Ia menyatakan bahwa pencabutan izin akan terus berlanjut hingga kepatuhan meningkat. Akibatnya, baik mahasiswa maupun institusi akan diawasi lebih ketat dari sebelumnya.

Implikasi yang Lebih Luas

Secara keseluruhan, keputusan tersebut membawa konsekuensi besar bagi mahasiswa asing dan institusi Thailand. Bagi pelajar asli, aturan pelaporan yang baru mungkin akan membuat dokumen tambahan. Namun, bagi institusi, reformasi ini menuntut pencatatan dan transparansi yang ketat.

Pemerintah berargumen bahwa langkah-langkah ini melindungi reputasi akademis Thailand. Selain itu, mereka juga bertujuan untuk mengurangi jaringan perdagangan manusia yang memanfaatkan celah. Sebelumnya, laporan-laporan mencatat bahwa kelompok-kelompok perdagangan manusia menggunakan visa pelajar sebagai tameng untuk tenaga kerja ilegal dan kegiatan kriminal. Oleh karena itu, reformasi ini merupakan strategi imigrasi dan pencegahan kejahatan.

Melihat ke Depan

Ke depannya, Kementerian Pendidikan Tinggi merencanakan pengarahan nasional untuk universitas pada bulan September. Secara khusus, acara ini akan mengklarifikasi aturan kepatuhan visa pelajar dan mengatasi masalah akademik. Oleh karena itu, institusi harus bersiap untuk menyesuaikan prosedur mereka dengan cepat.

“Kami ingin menciptakan pemahaman yang tepat mengenai prosedur dan memastikan implementasi praktis yang konsisten di seluruh lembaga,” kata Asisten Sekretaris Tetap Dr.

Namun demikian, para pejabat mengakui bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Memastikan keakuratan data, mencegah korupsi, dan melindungi siswa yang asli akan membutuhkan upaya yang berkelanjutan. Meski begitu, Thailand menegaskan bahwa tindakan keras akan terus berlanjut.

Kesimpulan

Pencabutan hampir 10.000 visa pelajar di Thailand mencerminkan upaya tegas untuk memulihkan integritas. Dengan menutup celah, negara ini bertujuan untuk melindungi sistem pendidikan dan imigrasi.

Foto oleh Arisa Chattasa di Unsplash